Kadin Indonesia

24 September 1968, Organisasi KADIN dibentuk oleh Kadin Tingkat I seluruh Indonesia

Keppres 49/1973,tentang Pengakuan KADIN

24 September 1987, Musyawarah Pengusaha Indonesia

Keppres 18/2022 Persetujuan Perubahan AD/ART KADIN. KADIN sebagai mitra strategis Pemerintah

Perpres 68/2022, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pendidikan Vokasional di Indonesia didasarkan pada model Pendidikan Belanda. Melatih tenaga kerja terampil untuk Pertanian, Perkebunan, Kerajinan tangan dan Perdagangan.

Sistem Pendidikan Vokasional mulai diintegrasikan ke dalam sistem Pendidikan nasional untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja di berbagai sektor Industri.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pendidikan Vokasional yang disebut “Sekolah Menengah Kejuruan” SMK dan Politeknik.

UU Sistem Pendidikan Nasional Yang menegaskan pentingnya Pendidikan vokasional dalam mengembangkan SDM yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia meluncurkan program “Revitalisasi Pendidikan Vokasi” untuk meningkatkan kualitas PV, menghubungkan PV dengan dunia industry, dan meningkatkan daya saing lulusan V di pasar kerja. Kurikulum sudah disesuaikan, Program Magang dan Kemitraan dengan Industri di perkuat.

Peluncuran Program “Merdeka Belajar” yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi di semua jenjang Pendidikan, termasuk Vokasi

Perpres 68/2022 27 April 2022 Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 8 Kementerian terkait dan KADIN Indonesia sebagai Tim Koordinasi Nasional Vokasi.

Dua Lembaga di Indonesia DLKN, Dewan Latihan Kerja Nasional MPKN, Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional.

Penggabungan MPKN – DLKN, menjadi BN3P, Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi.

Lahir UU 13 ttg Ketenagakerjaan, dan UU 20 ttg Sistem Pendidikan Nasional.

PP 23/2004 ttg BNSP Periode I Juli 2005 – Juni 2011 Periode II Juni 2011 – Des 2018.

PP 10/2018 ttg BNSP Penyempurnaan PP 23/2004 Periode III Des 2018 – 2023